sukmadewi: 2008-09-14

Selasa, 16 September 2008

Wakil Bali Berjuang di Senayan Kompak Tolak UU Pornografi

DENPASAR, NusaBali
Rabu, 17 September 2008
Menyusul sikap tegas Komponen Rakyat Bali dan DPRD Bali yang menolak disahkannya UU Pornografi, wakil-wakil rakyat Bali di DPR pun melakukan gerakan serupa. Wakil Bali di Fraksi Golkar ancam lakukan minority note, sementara wakil di Fraksi PDIP siap walk out (WO).

Wakil-wakil rakyat Bali di Senayan berjanji akan all out memperjuangkan aspirasi daerahnya, jangan sampai RUU Pornografi disahkan menjadi UU Pornografi, yang diagendakan DPR, 23 September 2008 nanti. Anggota Fraksi Golkar DPR, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengaku akan berjuang dengan caranya.

Demer mengatakan, sebagai bentuk penolakan, dirinya akan akan melakukan minority note alias catatan kecil terhadap RUU Pornografi. “Kalau bisa, Fraksi (Golkar) ya sejalan menolak UU Pornografi,” jelas Demer kepada NusaBali, Selasa (16/9).

“Tapi, jika (Fraksi Golkar) tidak sejalan, saya akan berbeda dengan melakukan minority note. Dengan catatan kecil ini mempertegas kalau Gede Sumarjaya Linggih menolak UU Pornografi,” lanjut Demer yang ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta kemarin.

Untuk itu, Demer akan berusaha dulu melobi Fraksi Golkar agar menolak pengesahan UU Pornografi. Bahkan, dia akan berbicara dengan Ketua Fraksi Golkar DPR, Priyo Budi Santoso, terkait masalah ini.

Menurut Demer, UU Pornografi ini harus ditolak, karena berdampak kurang bagus bagi perkembangan seni dan budaya di Bali. UU soal moral dan kesusilaan ini juga berdampak terhadap kepariwisataan. Jika diberlakukan secara kaku, UU ini bisa memberangus kepariwisataan.

“Untuk itu, saya akan cek kembali ke Fraksi Golkar mengenai RUU Pornografi. Kalaupun nanti di Sidang Paripurna ternyata RUU ini disahkan, saya tetap tak akan menyetujuinya,” imbuh Demer yang mempunyai hotel di Lovina (Buleleng) dan Nusa Dua (Badung).

Perjuangan wakil rakyat Bali yang duduk di Fraksi PDIP DPR, Ni Gusti Ayu Sukmadewi Djaksa, lain lagi. Wakil rakyat kelahiran Mengwi, Badung ini mengancam akan walk out (WO) dari Sidang Paripurna DPR jika RUU Pornografi disahkan.

“Teman-teman PDIP, termasuk saya, akan walk out jika RUU ini disahkan. Sebab, kami tak ingin dikatakan mengesahkan Undang-undang yang melanggar UUD 1945 dan Pancasila,” terang Dewi.

Dikatakan Dewi, sejak dulu dirinya sudah memperjuangkan agar pembahasan RUU Pornogarfi tidak dilanjutkan. Usaha itu, antara lain, dengan melakukan diskusi-diskusi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, Front Pembela Islam (FPI), dan organisasi-organisasi Islam, hingga mendatangi 10 gereja untuk dialog.

“Selain itu, kami juga mencetak buku, membuat kongres budaya, dan seminar-seminar. Semua dilakukan untuk menentang RUU Pornografi, karena RUU ini bisa memberangus kebebasan berekspresi dan berbudaya,” jelas politisi yang sudah dua kali periode duduk di DPR ini.

Kecuali memberangus kebebasan berekspresi, kata Dewi, UU Porrnografi juga menyalahkan kaum perempun. Dia mencontohkan seorang perempuan yang menggunakan parfum, lipstik, serta menarik dan cantik, bisa terkena sanksi hukum hanya karena dianggap membangkitkan gairah seksual kaum lelaku. Ibi berbahaya.

Bahayanya lagi, imbuh Dewi, korban sodomi pun bisa dianggap sebagai tersangka. Padahal, dia adalah korban. Dalam RUU Pornografi ini, definisi pornografi tidak tegas danb multi tafsir. Di sini terdapat pasal-pasal karet. “Itu sebabnya, PDIP memutuskan tidak ikut dalam pembahasan RUU Pornografi,” katanya.

Wakil rakyat Bali lainnya dari PKPB, Made Suwendha, juga hampir senada. Suwendha menyatakan RUU Pornografi dapat menghambat kreativitas dan karya budayawan serta seniman Bali. Karena itu, dia menolak disahkannya RUU ini. Apalagi, masyarakat Bali dan DRPD setempat telah menolaknya.

“Saya juga akan melobi Fraksi lain agar tidak mengesahkan RUU Pornografi tersebut,” tandas Suwendha, mantan Walikota Denpasar pertama dan di DPR masuk ke dalam Fraksi Golkar.

Sementara, anggota Fraksi PDIP DPR Made Urip menyatakan bukan hanya fraksinya yang menolak RUU Pornografi, tapi juga Fraksi PDS. Karena itu, imbuh Urip, Fraksi PDIP akan WO agar RUU Pornografi tak disahkan. “Karena kita tidak mau bertanggung jawab kalau RUU tersebut disahkan. Jadi, kita akan WO,” jelas wakil rakyat kelahiran Marga, Tabanan ini.

Sementara, anggota Fraksi Demokrat Wayan Gunastra menyatakan konsisten terhadap sikapnya. Gunastra mengatakan RUU Pornografi tak sesuai dengan napas Bali yang mengandalkan pariwisata budaya. Sektor pariwisata dan budaya akan dirugikan oleh UU Pornografi. “Saya akan harus menolak, saya harus mendengarkan suara konstituen,” jelas politisi asal Baturiti, Tabanan ini.

Karena itu, Gunastra akan berusaha melobi Fraksi Demokrat DPR untuk menolak pengesahan RUU Pornogafi. Selain itu, dia juga akan melobi fraksi-fraksi lain.

Hal ini diamini I Gusti Agung Rai Wirajaya, wakil rakyat dari Fraksi PDIP. “Sebagai wakil ratyat Bali yang menolak RUU Pornografi, saya juga akan melobi teman-teman lain agar tidak mengesahkan RUU tersebut,” tegas Wirajaya. Wirajaya sendiri telah menanyakan langsung kepada anggota Pansus RUU Pornografi dari Fraksi PDIP, Eva Kusumandari, soal RUU Pornografi ini. Dari Eva diketahui kalau Fraksi PDIP telah berjuang maksimal untuk menggagalkan RUU Pornografi.

Bahkan, kata Wirajaya, Fraksi PDIP akan berjuang sampai ke Bamus (badan musyawarah) agar RUU Pornografi tidak disahkan. “Jika tetap disahkan, Fraksi PDIP tidak akan ikut, karena ada klausal yang perlu penjelasan,” katanya. Sementara, wakil rakyat Bali di Fraksi Golkar lainnya, Nyoman Tisnawati Karna, menegaskan RUU Pornografi menyentuh subtansial yang ada di masyarakat Bali. Intinya, RUU Pornografi bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan seni yang hidup sejak zaman silam.

“Karena itu, manakala RUU Pornografi menyinggung hal-hal yang prinsipil, tidak ada alasan lain bagi kita kecuali menolaknya,” jelas Tisna. “Saya akan berbicara dengan teman-teman yang berada di Pansus RUU Pornografi dan teman-teman lainnya mengenai RUU ini,” imbuh satu-satunya politisi perempuan dari Bali di DPR ini.

Sementara itu, bunga untuk menentang RUU Pornografi beredar di DPR Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Bunga penentang RUU Pornografi ini dibagi-bagikan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, LBH Apik, Indonesia Act dan beberapa LBH kepada anggota DPR RI. Dalam tangkai bunga terdapat, berisi beberapa kata, yang antara lain, berbunyi ‘RUU Pornografi sangat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang diminorkan’. ‘RUU Pornografi berpotensi menimbulkan premanisme atau main hakim sendiri’.

RUU Pornogarfi juga dituding menyamakan seni, budaya, tradisi, dan ritual bangsa Indonesia dengan pornografi. Pasal-pasal RUU Pornografi masih multitafsir, sehingga membahayakan penegakan hukum di Indonesia. Tulisan-tulisan itu tercetak di kertas warna-warni yang ditempelkan pada tangkai bunga.

Menurut Tisnawati Karna, pembagian bunga menadakan warning bagi anggota DPR. “Ini warning bagi kita untuk mencermati RUU Pornogarfi,” ujar Tisnawati kepada NusaBali sebelum rapat paripurna di Gedung DPR Senayan kemarin.

Sementara, Korninator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Bataramunti, menjelaskan soal pornografi telah ada di dalam KUHP. Karenanya, tak perlu lagi dilahirkan UU Pornogafi.

PRO KONTRA RUU PORNOGRAFI

Kompas 13.09.08
Budayawan-Cendekiawan Bali kembali tolak RUU Pornografi

DENPASAR, SABTU-Budayawan dan cendekiawan Bali kembali menyatakan penolakan mereka pada Rancangan Undang-Undang Pornografi yang rencananya akan disahkan DPR RI pada akhir September ini. Perwakilan mereka akan segera menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertegas penolakan itu.

Penolakan itu disampaikan dalam sebuah pernyataan sikap dalam pertemuan yang diadakan Komponen Rakyat Bali (KRB) di Denpasar, Sabtu (13/9). KRB adalah organisasi yang pada 2006 lalu memotori perlawanan rakyat Bali terhadap Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

Pertemuan itu dihadiri 22 cendekiawan dan budayawan Bali, antara lain Koordinator KRB I Gusti Ngurah Harta, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, mantan hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gde Palguna, guru besar ISI Denpasar Prof Dr I Wayan Dibia , koordinator Bali Corruption Watch Putu Wiratha Dwikora, serta dan aktivis perempuan Luh Putu Anggreni..

Nama RUU APP yang sempat ditunda pembahasannya di DPR karena banyak ditentang masyarakat sejak diwacanakan tahun 2006 silam, kini disempurnakan menjadi RUU Pornografi. Awal September ini DPR kembali memulai pembahasan resmi atas RUU itu. Dan, dimotori oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pembahasan RUU ini diharapkan rampung menjelang akhir bulan untuk kemudian segera disahkan menjadi undang-undang.

Gde Palguna menyatakan, RUU Pornografi mengancam kekhasan dan kebudayaan Daerah, serta bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga masuk akal apabila RUU ini harus ditolak. Seandainya RUU Pornografi tetap disahkan, maka masyarakat, termasuk masyarakat Bali dan atau orang perseorangan dapat mengajukan judicial review atau uji formal atas undang-undang itu kepada Mahkamah Konstitusi.

Bila RUU ini disahkan, maka akan banyak aktivitas budaya yang dipasung, sehingga mengancam entitas Bhinneka Tunggal Ika kita. Ini merupakan ancaman bagi negara kita. "Kita akan mendaftar seni-seni pertunjukan nusantara yang terancam dengan RUU ini dan kita serahkan kepada Presiden," kata Wayan Dibia.

Menurut Ngurah Harta, pihaknya akan membentuk tim kecil yang akan menghadap Presiden sesegera mungkin. Hal ini untuk menegaskan penolakan masyarakat Bali pada RUU yang dinilai tidak menghormati keragaman budaya dan hak relijius masyarakat minoritas di Indonesia."Kita juga akan melakukan aksi massa dalam bentuk pertunjukkan-pertunjukan kesenian tradisional Bali yang dinilai melanggar RUU tersebut. Ini adalah sebuah bentuk pembangkangan sipil atas upaya-upaya untuk menindas hak masyarakat," ujar Ngurah Harta bahwa seluruh perjuangan rakyat Bali dalam menghadang pengesahan RUU Pornografi akan tetap dilakukan dalam bingkai ke-Indonesia-an dan menghormati ke-Bhineka-an. (BEN)

GOTONG ROYONG

by Anand Krishna

Gotong royong bukanlah sikap kekurangberanian, kurang percaya diri, atau sikap tidak mandiri. gotong royong tidak selalu berarti orang-orang sekampung menyumbang ketika kita terkena musibah. Gotong royong juga tidak cuma berarti kita membantu tetangga memperbaiki atap rumahnya. Interpretasi-interpretasi seperti ini justru mengkhianati semangat gotong royong itu sendiri.

Gotong royong juga berarti kita membantu tetangga kita memberdayakan dirinya, supaya ia mampu memperbaiki sendiri rumahnya. juga berarti memberdayakan diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi beban bagi tetangga kita. Hanyalah gotong royong seperti itu yang memiliki arti lebih dan memiliki makna yang lebih berarti Gotong royong berarti setiap anak bangsa berjuang bersama untuk memberdayakan dirinya masing-masing

Gotong royong tidak sama dengan amal-saleh atau dana-punia atau charity. Semua itu hanya menyuburkan benih-benih kelemahan dan ketakpercayaan diri dalam diri para penerima, dan keangkuhan dalam diri para pemberi

Gotong royong berarti memikul bersama beban negara dan bangsa ini, tidak mengenal tangan di bawah atau tangan di atas. Seorang pemberi yang egois tidak lebih baik dari seorang penerima yang lemah

Gotong royong berarti bahu-membahu. saling bergandengan tangan. Gotong royong adalah sebuah “kesadaran” bahwa kita semua adalah putra-putri ibu pertiwi. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, walaupun aplikasinya, pelaksanaannya, penerjemahannya dalam hidup sehari-hari bisa berbeda

Gotong royong adalah dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, satu gawe. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama.

cinta tak pernah mati

by Kahlil Gibran

” bangsa ini tidak ada bedanya dengan bangsa bangsa lainnya, semua manusia memiliki watak yang sama, mereka berbeda satu sama lain hanyalah di permukaan, dan pada penampilan luar mereka yang beraneka ragam, malapetaka bangsa bangsa timur adalah juga malapetaka bagi seluruh dunia, tak ada satupun bangsa di Barat yang kamu anggap lebih tinggi selain bentuk pengejawantahan lain, khayalan khayalan hampa, kemunafikan tetaplah kemunafikan, meskipun cakarnya dihias hias, kebobrokan tetaplah kebobrokan, meskipun sentuhannya teramat lembut, kebohongan tidak akan menjadi kebenaran, meski dibungkus dengan pakaian sutra dan hidup di istana, kepalsuan tidak akan menjadi kejujuran, meskipun ada diatas kereta kencana atau dinaikkan kelangit, keserakahan tidak akan pernah menjadi kepuasan hanya dengan menimbang nimbang unsur unsurnya, kejahatan tidak akan menjadi kebajikan dengan berjalan diantara pabrik pabrik dan laboratorium laboratorium, ..” Cinta yang tak pernah mati itu adalah Cinta kepada negeri , itulah cinta kepada bangsa, kepada ibu pertiwi..... "

kwiek kian gie

Kasus BLBI –

“Saya melihat upaya itu hanya sebagai kepura-puraan DPR RI merespon desakan kencang masyarakat. Jadi, menurut saya persoalan BLBI ini jelas tidak akan selesai di DPR RI,” tandas Kwik Kian Gie - seperti yang saya kutip dari Antara.com saat merespon rencana interpelasi yang digagas oleh beberapa anggota DPR RI atas kasus BLBI.

Sebagai sebuah kilas balik bagi kita semua bahwa BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah sebuah bantuan kepada bank-bank yang pada waktu krisis moneter di tahun 1997 mengalami kesulitan saat menghadapi penarikan uang (rush) dari nasabah yang panik. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan tersebut yang diperuntukkan untuk bank dengan besaran yang sesuai dengan besarnya dana pihak ke tiga yang dikelola oleh bank tersebut.
=
Tentu saja dana tersebut harus dikembalikan oleh pihak bank, karena notabene dana tersebut merupakan uang rakyat Indonesia dan pada dasarnya merupakan pinjaman dari BI dan disetujui oleh Presiden RI sebagai ketua dewan moneter. Bantuan ini - seperti yang dicatat dalam sejarah - berhasil membantu bank untuk mengembalikan dana nasabah yang besarnya mencapai 600 triliun lebih.

Namun sampai saat ini permasalahan yang terjadi adalah kurang jelasnya pengembalian dana BLBI tersebut dengan para obligor nakalnya yang masih berkeliaran dengan bebas, serta pemerintah dan DPR yang nampaknya tidak berdaya menangkap lalu memaksa mereka untuk melunasi pinjamannya.

Padahal secara kasat mata, menurut saya pinjaman yang ada tersebut logikanya pasti tercatat besaran dan siapa saja orang yang bertanggung jawab saat pinjaman dilakukan, baik itu secara kelembagaan maupun personal. Namun persoalan yang ada dibelakang layar tentunya tidak semudah itu ditambah lagi dengan ketidakpastian hukum yang sudah menjadi rahasia umum di negeri ini.

Selain itu, dana BLBI yang sekarang ini entah sudah berwujud apa, tentu akan menjadi perangsang bagi siapa saja yang lemah imannya, baik itu pemerintah maupun DPR.

Kemudian tibalah disaat ini, saat penyelesaian kasus ini memasuki babak baru ketika para anggota DPR RI merencanakan untuk melaksanakan interpelasi kepada pemerintah mengenai kasus BLBI. Permasalahannya, apabila kita berkaca dari berbagai kasus interpolasi yang selama ini dilakukan oleh DPR RI yang tidak jelas, menurut saya pernyataan Kwik Kian Gie diatas sudah mencerminkan apa yang nantinya bakal terjadi.

Semoga saja tidak demikian.

LULA dan CHAVEZ,

TEORY INDIGENISMO

Adalah aliran politik yang mengutamakan sistemnilai dan peranan politik yang lebih besar bagibangsa-bangsa asli (indigenous peoples) di Amerik Latin. Evo Morales, sekarang presiden Bolivia, naik kepentas politik nasional melalui aliran politik ini

2 type pemimpin kiri duniaLuiz Inacio Lula da Silva dari Brasil, Daniel Ortega dari Nikaragua, Rafael Correa dari Ekuador, dan Hugo Chavez dari Venezuela, melengkapi akhir ”tahun kiri”, tampilnya pemimpin-pemimpin kiri di Amerika Latin, menyusul terpilihnya kandidat sosialis Michelle Bachelet di Cile pada Januari 2006.

Kalau dikatakan bahwa Amerika Latin bergerak condong ke kiri (Evo Morales yang terpilih rakyat Bolivia, Desember tahun lalu, dan Nestor Kirchner dari Argentina termasuk dalam daftar itu), kekirian para pemimpin pilihan rakyat itu bukanlah satu macam. Dua hal menarik untuk dibandingkan, karena persamaan dan perbedaannya. Presiden Brasil yang dikenal dengan sebutan Lula, dan Presiden Venezuela Chavez, sama-sama terpilih kembali mendapat ”perpanjangan masa jabatan”.

Seperti para pemimpin kiri Amerika Latin lainnya yang menandai kekirian mereka adalah kepedulian kepada rakyat, terutama kepada kelompok yang selama ini termarjinalkan, yaitu kaum miskin, setidaknya begitu kampanye pemimpin yang baru terpilih. Baik Lula maupun Chavez sama-sama mempunyai program sosial yang relatif kuat dibanding pemerintahan sebelumnya. Inilah kekuatan mereka menghadapi pemilu untuk dipilih kembali.

Lula, misalnya, mempunyai program yang disebut Bolsa Familia. Keluarga miskin mendapat bantuan uang dari pemerintah federal sekitar Rp 400.000 sebulan. Cakupan program bantuan keluarga itu luar biasa, mencapai 11 juta keluarga, atau 44 juta orang. Itu artinya lebih dari 20 persen penduduk Brasil. Dan setengah dari cakupan itu tinggal di wilayah timur laut, wilayah paling miskin di Brasil.

Tak heran bila Maria Ines da Silva, seorang ibu rumah tangga miskin di Manari, negara bagian Pernambuco, memuji-muji Lula yang berasal dari negara bagian di timur laut itu. ”Saya rasa Lula melakukan lebih bagi kami dibanding presiden-presiden lain,” katanya kepada BBC News menjelang pemilu presiden Oktober lalu.

Memang, secara statistik Lula bisa mengklaim memperkecil jurang perbedaan kaya dan miskin di Brasil. Selama tahun 2004, misalnya, pendapatan kaum paling miskin Brasil melonjak 14 persen, jauh melebihi angka kenaikan nasional yang 3,6 persen.

Program sosial adalah senjata paling ampuh Lula, sehingga dalam putaran kedua pemilu pada 30 Oktober dia mendapat lebih dari 60 persen suara, walau partainya dihantam skandal suap dan tuduhan mencoba mencemarkan nama baik calon oposisi. Popularitas Lula di kalangan rakyat, terutama rakyat miskin, merupakan tameng yang kuat menghadapi serangan berbagai skandal.

Program sosial juga yang menjadi senjata ampuh Chavez dalam pemilu Presiden Venezuela awal Desember lalu. Program sosial miliaran dollar yang disebut mission itu antara lain berupa bantuan pangan yang disubsidi, pendidikan universitas yang gratis, dan tunjangan bagi ibu tunggal. Program-program sosial itu dibiayai dari petrodollar, uang yang diperoleh Venezuela dari minyaknya. Tak heran kalau Chavez terpilih kembali dengan perolehan suara juga lebih dari 60 persen.

Program-program sosial yang dilakukan baik oleh Lula maupun Chavez terbukti mampu menarik suara, memastikan mereka mendapat perpanjangan mandat dengan satu masa jabatan lagi. Namun, di Venezuela sudah muncul suara-suara yang mengkhawatirkan bahwa Chavez yang mengalirkan sebagian petrodollar ke mission itu tidak cukup menginvestasikannya pada bidang infrastruktur.

Di Brasil, walau banyak orang menyetujui bahwa program bantuan keluarga itu merupakan faktor kunci dalam mengubah ketidaksetaraan, namun banyak yang berpendapat bahwa program itu gagal untuk mengatasi masalah struktural penyangga kemiskinan. Seperti kata Tiago Cavalcanti, seorang ahli ekonomi kepada BBC, ”Dalam jangka pendek Bolsa Familia mengurangi kemiskinan. Namun, untuk mengubah daerah timur laut diperlukan kesetaraan kesempatan yang lebih besar, yang artinya pemerintah harus jauh lebih banyak menginvestasikan dalam meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan.”

Prioritas yang ditetapkan Lula setelah terpilih kembali adalah pada pembangunan ekonomi, redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin, dan pendidikan. Perolehan suara lebih dari 60 persen dalam pemilu dia artikan sebagai sebuah mandat untuk melanjutkan memprioritaskan kaum miskin. Putra keluarga petani miskin yang pernah jadi penjual kacang, penyemir sepatu, kemudian menjadi pemimpin serikat buruh itu mengutarakan, satu lapisan masyarakat Brasil selama berabad-abad telah termarjinalisasi, dan kalau mereka bisa ditingkatkan menjadi kelas menengah, semua orang akan memperoleh manfaat.

Inilah salah satu hal yang membedakan Lula dengan Chavez. Kalau Lula menginginkan terangkatnya kelas bawah menjadi kelas menengah, Chavez mempunyai agenda yang berbeda untuk masa depan Venezuela dalam visinya. Walau dibilang pemimpin kiri, Lula menyadari bahwa investasi asing sangat penting bagi Brasil untuk berkembang. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas walau dia tidak melupakan kaum miskin melalui program redistribusi kesejahteraannya.

Dia juga mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Washington, sedangkan Chavez dengan lantang mengkritik Amerika Serikat dan gemar sekali mengejek Presiden George W Bush. Lula dianggap pemimpin ”kiri lunak” Amerika Latin, gaya kiri yang juga berlaku di Argentina, Cile, dan Uruguay. Sedangkan Chavez adalah pemimpin kiri radikal, yang tampaknya diikuti oleh Evo Morales di Bolivia.

Dramatis
Menurut data Information Resources, komposisi sosio-demografis Venezuela telah berubah secara dramatis dalam seperempat abad terakhir. Dalam tahun 1980-an, golongan ABC (kelas atas dan menengah) mewakili 28 persen dari penduduk, sedangkan golongan D (kelas pekerja) 32 persen, dan golongan E 40 persen. Kini kelas atas dan menengah jumlahnya 19 persen dari penduduk, dari jumlah itu hanya 5 persen yang memenuhi standar umum sebuah keluarga kelas menengah, sedangkan golongan D 23 persen dan E 58 persen.

Meningkatkan kelas bawah menjadi kelas menengah bukan prioritas Chavez dalam masa jabatan ketiganya. Chavez menyatakan, dia ingin membuat masa jabatannya kali ini sebagai sebuah fase baru dalam proyek jangka panjangnya. Lewat ”Revolusi Bolivar”-nya, dia ingin membawa Venezuela menuju sosialisme. Dalam 14 tahun mendatang, Chavez ingin mengubah Venezuela dari sebuah masyarakat kapitalis menjadi sebuah masyarakat sosialis. Karena itulah dia ingin mengubah konstitusi agar bisa dipilih dan dipilih lagi dan terus memerintah sampai impiannya tercapai.

Chavez dan Lula sama-sama bersemangat untuk memelopori integrasi Amerika Selatan sebagai imbangan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang kaya seperti AS. Namun, bukan berarti mereka selalu sependapat.

Integrasi regional yang mereka inginkan itu antara lain dilakukan melalui proyek-proyek energi. Namun, ketika keduanya bertemu pekan lalu saat Chavez berkunjung ke Brasil, tak banyak kemajuan yang mereka sepakati dalam serangkaian proyek energi yang terhenti.

Di belakang itu, menurut beberapa analis, terdapat perbedaan politis yang lebih lebar, seperti bagaimana menangani hubungan dengan Washington dan peran Venezuela dalam nasionalisasi sektor energi Bolivia.

Petrobras, perusahaan minyak negara Brasil dan PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela, telah mengkaji proyek pipa saluran yang diharapkan menciptakan sebuah jaringan energi yang mempersatukan Amerika Selatan; dari Venezuela akan mencapai tak hanya Brasil, tetapi juga Argentina, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay. Namun, dalam kunjungan Chavez pekan lalu, mereka hanya bersepakat untuk melakukan lagi kajian teknis atas proyek itu.

”Pipa saluran itu secara politis memang masuk akal tetapi tidak secara finansial. Ada sebuah kebuntuan karena Petrobras dijalankan sebagai bisnis dan PDVSA merupakan alat politis Chavez,” ujar Adriano Pires, seorang ahli energi di Rio de Janeiro, kepada Reuters.

Lula dan Chavez dianggap sebagai dua pemimpin paling berpengaruh di Amerika Selatan karena kekuatan ekonomi negara mereka dan kepribadian mereka yang kuat. Brasil ingin menjadi pemimpin regional, sedangkan Chavez terang-terangan ingin menjadi pemimpin kawasan untuk menghadapi ”setan kapitalisme” AS. Waktulah yang akan menunjukkan kiri moderat atau kiri keras yang lebih berpengaruh di kawasan yang bergerak ke kiri itu.

sukmadewi