sukmadewi: sebuah catatan perempuan parlemen

Sabtu, 08 Maret 2008

sebuah catatan perempuan parlemen

memperingati hari ibu 22 desember 2005

Setelah mengalami peminggiran peran sosial, ekonomi, politik dan budaya pada saat rezim Soeharto berkuasa maka periode pasca kejatuhan Soeharto benar-benar dimanfaatkan oleh berbagai kelompok perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Wacana keadilan gender mulai didengungkan seiring dengan meluasnya gerakan demokrasi. Riuh rendah perjalanan rakyat Indonesia untuk mencapai demokrasi terus berlangsung. Jika pada tahun 1998, demokrasi dipahami sebatas samar samar maka kini secara perlahan-lahan gerakan demokrasi di Indonesia menjadi semakin luas jangkauannya dan gerakan perempuan semakin tinggi intensitasnya.untuk mempertegas posisi tawarnya.

Upaya perempuan untuk melepaskan diri dari hegemoni kultural kaum laki laki Kini pada masa Reformasi memasuki tahapan yang menentukan existensi perempuan, yang semula hanyalah tuntutan tradisionil diruang domestik keluarga sebatas tuntutan kesetaraan dalam status sosial ekonomi, tuntutan selanjutnya adalah perempuan sebagai human dari sebuah tatanan negara yang menjunjung tinggi nilai nilai yang terkandung dalam hak azasi mamusia, ( Pasal 28 UUD 45 )

Sebuah kesadaran baru yang merupakan akumulasi dari serentetan perjuangan yang pernah dilakukan perempuan, dimulai ketika zaman pergerakan revolusi kemerdekaan hingga kini semangatnya tetap membakar perempuan, Kini dimanifestasikan kedalam bentuk kesetaraan dalam setiap putusan strategis bangsa melalui produk perundang undangan, sejak awal proses sampai kepada pengambilan keputusan, oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali perempuan berani tampil mencari kesempatan dan merebut peluang , adalah pilihan yang tepat jika perempuan terjun ke dunia politik, agar produk perundangan yang dikeluarkan tidak berorientasi maskulin, dan ditangan para perempuan maka Politik diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih berorientasi kepada sensivitas gender, tidak kering makna dan khususnya ramah terhadap perempuan, UUD 45 mengamanatkan untuk menjadi anggota parlemen harus terlebih dulu menjadi anggota partai politik, mutlak.

Partai politik
Kebanyakan orang beranggapan politik berupa “permainan” yang “hitam, kotor dan manipulatif ...” mungkin saja pernyataan itu ada benarnya, namun tergantung dari beberapa varian motivasi sang pemain, jika meminjam istilah yang biasa dipakai oleh Lord Acton “ The Politics Its to get a power “ , jika politik hanya digunakan sebagai alat untuk semata mata memperoleh kekuasan, proses yang dilakukan merupakans dinamika dan tergantung dari mereka yang berkepentingan, jangan menghalalkan segala cara namun menjaga moral dan etika (Fairness) namun Terjemahan politik menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Ratu Aprilia Senja} adalah hal hal yang berkenaan dengan tata negara atau urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara atau terhadap negara lain, atau cara mencapai tujuan/ bertindak. Dalam kontekas cara memcapai tujuan inilah yang dapat diperdebatkan tergantung setiap orang memaknainya, how to operate the politic

Politik tidak berada diruang hampa, dalam psikoanalitik Freud gender terkait dengan isue maskulin dan feminine yang berasal dari cara mendidik anak anak sejak kecil, lelaki selalu diartikan lebih unggul dari perempuan, karena itu lelaki diposisikan “mesti” mendapat lebih banyak dari perempuan, adalah kemudian zaman berubah gerakan perempuan menolak ketidak adilan yang ditimpakan kepadanya perempuan menuntut ada pengaturan perundang undangan yang berorientasi maskulin, artinya patriarki kaum lelaki yang mendominasi perempuan dalam segala hal, merupakan beban kultur membutuhkan proses yang panjang mewujudkan demokrasi yang seutuhnya, harus ada goodwill dari negara dan juga budaya/agama meluruskan “tradisi “ tidak ada jalan lain hanya melalui perubahan undang undang dan social reform, perempuan masih harus berjuang dalam segi ekonomi dan kultural, oleh karenanya Perempuan harus bisa mendorong kearah jalan yang benar menuju pengambilan keputusan, dengan bergabung ke partai politik, dan “ take a chance to be somebody “ kemudian harus berjuang lagi menjadi calon legislatif di nomor 3 besar , menjadi anggota parlemen yang berjuang mengangkat derajat kaum perempuan dalam konteks mengatasi ketertindasan yang berlaku atas perempuan

Gambaran berikut ini beberapa aspek penting bagi yang ingin bergelut di “ Partai Politik” di Indonesia melalu proses rekruitmen yang diatur dalam konstitusi partai yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, produk konggres partai, keanggotaan Partai atas dasar sukarela, memiliki kesamaan Ideologi kesamaan pandangan (visi) maupun kesamaan tujuan (misi) dan kepentingan yang sama membentuk struktur kepemimpinan melalui rapat umum anggota , proses pembentukan struktur kepemimpinan di partai politik diwarnai oleh dinamika yang berkembang dalam pembelajaran demokrasi , hampir diseluruh jagat raya peran partai politik sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan demokrasi, Partai Politik disebut sebagai Pilar demokrasi, dan secara tegas diberi legitimasi dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 45 yaitu Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik, maka untuk mengetahui cara berdemokrasi adalah melalui Partai Politik,
Kendala Perempuan dalam Partai Politik
- Pengaruh kultur/agama
- Akses perempuan yang terbatas
- Tidak mampu bersaing/pasif
- Solidaritas
- Kuantitas/kualitas
- Peran ganda perempuan
- Lemahnya kontribusi media massa

Perempuan dan Parlemen
Ditengah gelombang besar permasalahan bangsa dan Negara,menghadapi setumpuk persoalan yang menyangkut pemulihan ekonomi, pemulihan kepercayaan politik, pemulihan kepercayaan terhadap elite/pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak boleh menyurutkan langkah perempuan untuk dapat terlibat secara langsung dalam proses recovery .lantas pertanyaan selanjutnya apa dan bagaimana yang bisa dilakukan oleh perempuan agar turut serta berperan mengatasi permasalahan bangsa dan Negara ? tidak terlepas didalamnya juga menyangkut peran, posisi. dan keberdayaan perempuan disegala bidang, khususnya bidang legislatif
Ada 3 fungsi legislatif, yaitu Budget (anggaran), Control (pengawasan) legislasi
Anggaran pasal 20 A ayat (1)
Adalah kebijakan dan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk biaya atau dana ,
melalui UU APBN]
- Pengawasan pasal 20 A ayat (1)
Adalah pengawasan yang terkait dengan kebijakan eksekutif, dalam implementasi UUD 45, dan turunannya serta ketentuan perundang undangan lainnya yang terkait dengan implementasi UU APBN
- Legislasi
Bersama Presiden membuat UU pasal 20 ayat (1) UUD 45
DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU usul inisiatif , proses pengajuan RUU , DPR dan Pemerintah membahas persetujuan bersama namun apabila ditolak DPR tidak bisa diajukan lagi dalam persidangan masa itu, dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari RUU tsb sah menjadi UU dan Wajib diundangkan pasal 20 ayat (5) UUD 45
Dari sekian banyak kaum perempuan yang menjadi Warga Negara Indonesia sesuai undang undang, , prosentase perempuan di tempat pengambilan keputusan dan memegang kendali kekuasaan masih sangat memprihatinkan, ini berarti perempuan sendiri sedang menyimpan masalah yang cukup mengkhawatirkan, persoalan internal ini harus didorong motivasi dan political will dari pemerintah (affirmative action). Dan partai politik. Jumlah yang tidak signifikan ini juga mempengaruhi output yang dihasilkan dari Parlemen, meskipun nilai itu tidak hanya terletak pada kuantitas tetapi lebih kepada kualitas, sejauh mana perempuan parlemen mampu mengorganisir dirinya untuk memiliki komitmen yang sama dalam mengadopsi aspirasi, keterbatasan inovasi dan kreatifitas perempuan biasanya terpasung kepada kebijakan partainya, kemampuan lobby dan negosiasi juga diperlukan dalam memperjuangkan produk undang undang yang sensitif terhadap perempuan, contoh yang sedang news pada saat ini adalah RUU Pornografi, dari sudut pandang yang berbeda tentu tidak mudah melakukan pendekatan konsep berujung kepada kepentingan perempuan itu sendiri dan masih banyak faktor yang menghantui anggota parlemen perempuan untuk berbuat optimal,

Penutup
Banyak hal yang harus diperjuangkan oleh perempuan politisi selain politisi perempuan harus eksis terlebih dulu menjaga kesetaraannya dalam peran domestik juga perempuan harus eksis dalam peran sosialnya, ketika perempuan sudah berhasil memperjuangkan peran sosial poltiknya dalam politik formal , sebagai seorang anggota parlemen pada masa sekarang dalam pembuatan kebijakan publik harus memiliki sence of crisis dan sensifitas gender, mengapa demikian, jelas sekali bahwa kemiskinan struktural akibat kenaikan BBM, yang paling terbebani adalah perempuan dan anak anak, inilah dosa sosial DPR dan Pemerintah dengan kepurusannya menaikkan gas dan menaikkan BBM 2 kali setahun sebesar 160%. Yang mengakibatkan Tutupnya sebagian Pabrik/perusahaan yang berdampak terhadap PHK, Kemiskinan, Kelaparan, Penyakit dan kebodohan,

Karena itu kita jangan berharap terlalu banyak kepada perempuan parlemen yang tidak sensitif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu kebijakan publik yang pro perempuan yang kini telah berjumlah hampir 55%, segeralah para kaum perempuan untuk bangkit berpartisipasi politik , aktif dalam politik praktis atau partai politik karena diharapkan dengan sentuhan perempuan partai politik akan lebih lembut sensitif dan aspiratif, sehingga adagium yang menyebutkan politik adalah kotor dan manipulatif akan terkikis oleh waktu,

Disampaikan dalam seminar sehari “perempuan politisi parlemen”
Jakarta Media Center 20.12.05

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

GOTONG ROYONG

by Anand Krishna

Gotong royong bukanlah sikap kekurangberanian, kurang percaya diri, atau sikap tidak mandiri. gotong royong tidak selalu berarti orang-orang sekampung menyumbang ketika kita terkena musibah. Gotong royong juga tidak cuma berarti kita membantu tetangga memperbaiki atap rumahnya. Interpretasi-interpretasi seperti ini justru mengkhianati semangat gotong royong itu sendiri.

Gotong royong juga berarti kita membantu tetangga kita memberdayakan dirinya, supaya ia mampu memperbaiki sendiri rumahnya. juga berarti memberdayakan diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi beban bagi tetangga kita. Hanyalah gotong royong seperti itu yang memiliki arti lebih dan memiliki makna yang lebih berarti Gotong royong berarti setiap anak bangsa berjuang bersama untuk memberdayakan dirinya masing-masing

Gotong royong tidak sama dengan amal-saleh atau dana-punia atau charity. Semua itu hanya menyuburkan benih-benih kelemahan dan ketakpercayaan diri dalam diri para penerima, dan keangkuhan dalam diri para pemberi

Gotong royong berarti memikul bersama beban negara dan bangsa ini, tidak mengenal tangan di bawah atau tangan di atas. Seorang pemberi yang egois tidak lebih baik dari seorang penerima yang lemah

Gotong royong berarti bahu-membahu. saling bergandengan tangan. Gotong royong adalah sebuah “kesadaran” bahwa kita semua adalah putra-putri ibu pertiwi. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, walaupun aplikasinya, pelaksanaannya, penerjemahannya dalam hidup sehari-hari bisa berbeda

Gotong royong adalah dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, satu gawe. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama.

cinta tak pernah mati

by Kahlil Gibran

” bangsa ini tidak ada bedanya dengan bangsa bangsa lainnya, semua manusia memiliki watak yang sama, mereka berbeda satu sama lain hanyalah di permukaan, dan pada penampilan luar mereka yang beraneka ragam, malapetaka bangsa bangsa timur adalah juga malapetaka bagi seluruh dunia, tak ada satupun bangsa di Barat yang kamu anggap lebih tinggi selain bentuk pengejawantahan lain, khayalan khayalan hampa, kemunafikan tetaplah kemunafikan, meskipun cakarnya dihias hias, kebobrokan tetaplah kebobrokan, meskipun sentuhannya teramat lembut, kebohongan tidak akan menjadi kebenaran, meski dibungkus dengan pakaian sutra dan hidup di istana, kepalsuan tidak akan menjadi kejujuran, meskipun ada diatas kereta kencana atau dinaikkan kelangit, keserakahan tidak akan pernah menjadi kepuasan hanya dengan menimbang nimbang unsur unsurnya, kejahatan tidak akan menjadi kebajikan dengan berjalan diantara pabrik pabrik dan laboratorium laboratorium, ..” Cinta yang tak pernah mati itu adalah Cinta kepada negeri , itulah cinta kepada bangsa, kepada ibu pertiwi..... "

kwiek kian gie

Kasus BLBI –

“Saya melihat upaya itu hanya sebagai kepura-puraan DPR RI merespon desakan kencang masyarakat. Jadi, menurut saya persoalan BLBI ini jelas tidak akan selesai di DPR RI,” tandas Kwik Kian Gie - seperti yang saya kutip dari Antara.com saat merespon rencana interpelasi yang digagas oleh beberapa anggota DPR RI atas kasus BLBI.

Sebagai sebuah kilas balik bagi kita semua bahwa BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah sebuah bantuan kepada bank-bank yang pada waktu krisis moneter di tahun 1997 mengalami kesulitan saat menghadapi penarikan uang (rush) dari nasabah yang panik. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan tersebut yang diperuntukkan untuk bank dengan besaran yang sesuai dengan besarnya dana pihak ke tiga yang dikelola oleh bank tersebut.
=
Tentu saja dana tersebut harus dikembalikan oleh pihak bank, karena notabene dana tersebut merupakan uang rakyat Indonesia dan pada dasarnya merupakan pinjaman dari BI dan disetujui oleh Presiden RI sebagai ketua dewan moneter. Bantuan ini - seperti yang dicatat dalam sejarah - berhasil membantu bank untuk mengembalikan dana nasabah yang besarnya mencapai 600 triliun lebih.

Namun sampai saat ini permasalahan yang terjadi adalah kurang jelasnya pengembalian dana BLBI tersebut dengan para obligor nakalnya yang masih berkeliaran dengan bebas, serta pemerintah dan DPR yang nampaknya tidak berdaya menangkap lalu memaksa mereka untuk melunasi pinjamannya.

Padahal secara kasat mata, menurut saya pinjaman yang ada tersebut logikanya pasti tercatat besaran dan siapa saja orang yang bertanggung jawab saat pinjaman dilakukan, baik itu secara kelembagaan maupun personal. Namun persoalan yang ada dibelakang layar tentunya tidak semudah itu ditambah lagi dengan ketidakpastian hukum yang sudah menjadi rahasia umum di negeri ini.

Selain itu, dana BLBI yang sekarang ini entah sudah berwujud apa, tentu akan menjadi perangsang bagi siapa saja yang lemah imannya, baik itu pemerintah maupun DPR.

Kemudian tibalah disaat ini, saat penyelesaian kasus ini memasuki babak baru ketika para anggota DPR RI merencanakan untuk melaksanakan interpelasi kepada pemerintah mengenai kasus BLBI. Permasalahannya, apabila kita berkaca dari berbagai kasus interpolasi yang selama ini dilakukan oleh DPR RI yang tidak jelas, menurut saya pernyataan Kwik Kian Gie diatas sudah mencerminkan apa yang nantinya bakal terjadi.

Semoga saja tidak demikian.

LULA dan CHAVEZ,

TEORY INDIGENISMO

Adalah aliran politik yang mengutamakan sistemnilai dan peranan politik yang lebih besar bagibangsa-bangsa asli (indigenous peoples) di Amerik Latin. Evo Morales, sekarang presiden Bolivia, naik kepentas politik nasional melalui aliran politik ini

2 type pemimpin kiri duniaLuiz Inacio Lula da Silva dari Brasil, Daniel Ortega dari Nikaragua, Rafael Correa dari Ekuador, dan Hugo Chavez dari Venezuela, melengkapi akhir ”tahun kiri”, tampilnya pemimpin-pemimpin kiri di Amerika Latin, menyusul terpilihnya kandidat sosialis Michelle Bachelet di Cile pada Januari 2006.

Kalau dikatakan bahwa Amerika Latin bergerak condong ke kiri (Evo Morales yang terpilih rakyat Bolivia, Desember tahun lalu, dan Nestor Kirchner dari Argentina termasuk dalam daftar itu), kekirian para pemimpin pilihan rakyat itu bukanlah satu macam. Dua hal menarik untuk dibandingkan, karena persamaan dan perbedaannya. Presiden Brasil yang dikenal dengan sebutan Lula, dan Presiden Venezuela Chavez, sama-sama terpilih kembali mendapat ”perpanjangan masa jabatan”.

Seperti para pemimpin kiri Amerika Latin lainnya yang menandai kekirian mereka adalah kepedulian kepada rakyat, terutama kepada kelompok yang selama ini termarjinalkan, yaitu kaum miskin, setidaknya begitu kampanye pemimpin yang baru terpilih. Baik Lula maupun Chavez sama-sama mempunyai program sosial yang relatif kuat dibanding pemerintahan sebelumnya. Inilah kekuatan mereka menghadapi pemilu untuk dipilih kembali.

Lula, misalnya, mempunyai program yang disebut Bolsa Familia. Keluarga miskin mendapat bantuan uang dari pemerintah federal sekitar Rp 400.000 sebulan. Cakupan program bantuan keluarga itu luar biasa, mencapai 11 juta keluarga, atau 44 juta orang. Itu artinya lebih dari 20 persen penduduk Brasil. Dan setengah dari cakupan itu tinggal di wilayah timur laut, wilayah paling miskin di Brasil.

Tak heran bila Maria Ines da Silva, seorang ibu rumah tangga miskin di Manari, negara bagian Pernambuco, memuji-muji Lula yang berasal dari negara bagian di timur laut itu. ”Saya rasa Lula melakukan lebih bagi kami dibanding presiden-presiden lain,” katanya kepada BBC News menjelang pemilu presiden Oktober lalu.

Memang, secara statistik Lula bisa mengklaim memperkecil jurang perbedaan kaya dan miskin di Brasil. Selama tahun 2004, misalnya, pendapatan kaum paling miskin Brasil melonjak 14 persen, jauh melebihi angka kenaikan nasional yang 3,6 persen.

Program sosial adalah senjata paling ampuh Lula, sehingga dalam putaran kedua pemilu pada 30 Oktober dia mendapat lebih dari 60 persen suara, walau partainya dihantam skandal suap dan tuduhan mencoba mencemarkan nama baik calon oposisi. Popularitas Lula di kalangan rakyat, terutama rakyat miskin, merupakan tameng yang kuat menghadapi serangan berbagai skandal.

Program sosial juga yang menjadi senjata ampuh Chavez dalam pemilu Presiden Venezuela awal Desember lalu. Program sosial miliaran dollar yang disebut mission itu antara lain berupa bantuan pangan yang disubsidi, pendidikan universitas yang gratis, dan tunjangan bagi ibu tunggal. Program-program sosial itu dibiayai dari petrodollar, uang yang diperoleh Venezuela dari minyaknya. Tak heran kalau Chavez terpilih kembali dengan perolehan suara juga lebih dari 60 persen.

Program-program sosial yang dilakukan baik oleh Lula maupun Chavez terbukti mampu menarik suara, memastikan mereka mendapat perpanjangan mandat dengan satu masa jabatan lagi. Namun, di Venezuela sudah muncul suara-suara yang mengkhawatirkan bahwa Chavez yang mengalirkan sebagian petrodollar ke mission itu tidak cukup menginvestasikannya pada bidang infrastruktur.

Di Brasil, walau banyak orang menyetujui bahwa program bantuan keluarga itu merupakan faktor kunci dalam mengubah ketidaksetaraan, namun banyak yang berpendapat bahwa program itu gagal untuk mengatasi masalah struktural penyangga kemiskinan. Seperti kata Tiago Cavalcanti, seorang ahli ekonomi kepada BBC, ”Dalam jangka pendek Bolsa Familia mengurangi kemiskinan. Namun, untuk mengubah daerah timur laut diperlukan kesetaraan kesempatan yang lebih besar, yang artinya pemerintah harus jauh lebih banyak menginvestasikan dalam meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan.”

Prioritas yang ditetapkan Lula setelah terpilih kembali adalah pada pembangunan ekonomi, redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin, dan pendidikan. Perolehan suara lebih dari 60 persen dalam pemilu dia artikan sebagai sebuah mandat untuk melanjutkan memprioritaskan kaum miskin. Putra keluarga petani miskin yang pernah jadi penjual kacang, penyemir sepatu, kemudian menjadi pemimpin serikat buruh itu mengutarakan, satu lapisan masyarakat Brasil selama berabad-abad telah termarjinalisasi, dan kalau mereka bisa ditingkatkan menjadi kelas menengah, semua orang akan memperoleh manfaat.

Inilah salah satu hal yang membedakan Lula dengan Chavez. Kalau Lula menginginkan terangkatnya kelas bawah menjadi kelas menengah, Chavez mempunyai agenda yang berbeda untuk masa depan Venezuela dalam visinya. Walau dibilang pemimpin kiri, Lula menyadari bahwa investasi asing sangat penting bagi Brasil untuk berkembang. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas walau dia tidak melupakan kaum miskin melalui program redistribusi kesejahteraannya.

Dia juga mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Washington, sedangkan Chavez dengan lantang mengkritik Amerika Serikat dan gemar sekali mengejek Presiden George W Bush. Lula dianggap pemimpin ”kiri lunak” Amerika Latin, gaya kiri yang juga berlaku di Argentina, Cile, dan Uruguay. Sedangkan Chavez adalah pemimpin kiri radikal, yang tampaknya diikuti oleh Evo Morales di Bolivia.

Dramatis
Menurut data Information Resources, komposisi sosio-demografis Venezuela telah berubah secara dramatis dalam seperempat abad terakhir. Dalam tahun 1980-an, golongan ABC (kelas atas dan menengah) mewakili 28 persen dari penduduk, sedangkan golongan D (kelas pekerja) 32 persen, dan golongan E 40 persen. Kini kelas atas dan menengah jumlahnya 19 persen dari penduduk, dari jumlah itu hanya 5 persen yang memenuhi standar umum sebuah keluarga kelas menengah, sedangkan golongan D 23 persen dan E 58 persen.

Meningkatkan kelas bawah menjadi kelas menengah bukan prioritas Chavez dalam masa jabatan ketiganya. Chavez menyatakan, dia ingin membuat masa jabatannya kali ini sebagai sebuah fase baru dalam proyek jangka panjangnya. Lewat ”Revolusi Bolivar”-nya, dia ingin membawa Venezuela menuju sosialisme. Dalam 14 tahun mendatang, Chavez ingin mengubah Venezuela dari sebuah masyarakat kapitalis menjadi sebuah masyarakat sosialis. Karena itulah dia ingin mengubah konstitusi agar bisa dipilih dan dipilih lagi dan terus memerintah sampai impiannya tercapai.

Chavez dan Lula sama-sama bersemangat untuk memelopori integrasi Amerika Selatan sebagai imbangan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang kaya seperti AS. Namun, bukan berarti mereka selalu sependapat.

Integrasi regional yang mereka inginkan itu antara lain dilakukan melalui proyek-proyek energi. Namun, ketika keduanya bertemu pekan lalu saat Chavez berkunjung ke Brasil, tak banyak kemajuan yang mereka sepakati dalam serangkaian proyek energi yang terhenti.

Di belakang itu, menurut beberapa analis, terdapat perbedaan politis yang lebih lebar, seperti bagaimana menangani hubungan dengan Washington dan peran Venezuela dalam nasionalisasi sektor energi Bolivia.

Petrobras, perusahaan minyak negara Brasil dan PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela, telah mengkaji proyek pipa saluran yang diharapkan menciptakan sebuah jaringan energi yang mempersatukan Amerika Selatan; dari Venezuela akan mencapai tak hanya Brasil, tetapi juga Argentina, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay. Namun, dalam kunjungan Chavez pekan lalu, mereka hanya bersepakat untuk melakukan lagi kajian teknis atas proyek itu.

”Pipa saluran itu secara politis memang masuk akal tetapi tidak secara finansial. Ada sebuah kebuntuan karena Petrobras dijalankan sebagai bisnis dan PDVSA merupakan alat politis Chavez,” ujar Adriano Pires, seorang ahli energi di Rio de Janeiro, kepada Reuters.

Lula dan Chavez dianggap sebagai dua pemimpin paling berpengaruh di Amerika Selatan karena kekuatan ekonomi negara mereka dan kepribadian mereka yang kuat. Brasil ingin menjadi pemimpin regional, sedangkan Chavez terang-terangan ingin menjadi pemimpin kawasan untuk menghadapi ”setan kapitalisme” AS. Waktulah yang akan menunjukkan kiri moderat atau kiri keras yang lebih berpengaruh di kawasan yang bergerak ke kiri itu.

sukmadewi